13 Desember 2018 | Dilihat: 142 Kali
PEMDA HARUS PERTAHANKAN LAHAN PERTANIAN
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berperan aktif dalam mempertahankan lahan milik petani di daerah-daerah yang sangat potensial untuk produksi hasil tani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi lahan pertanian yang terus menyusut dan beralih fungsi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang dikantonginya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), jumlah lahan pertanian di Indonesia ada sekitar 7,1 juta hektar pada tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 120 ribu hektar per tahun beralih fungsi atau terkonversi pemanfaatannya.

Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah sedang menjalankan program cetak sawah baru. Dari data Kementerian Pertanian (Kementan), setidaknya ada pencetakan lahan sawah baru sekitar 215 ribu hektar dari berbagai daerah selama 2015-2018.

"Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan daerah yang tingkat kesuburannya tinggi, kecuali tanah marginal. Tapi kalau daerah yang subur, jangan sedikit pun diusik," ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).
 
Banyak lahan pertanian yang sudah  berubah fungsi dengan alasan lebih menguntungkan dalam Penndapatan Asli daerah  

Peran Pemda diperlukan, lanjut Moeldoko, karena bersinggungan langsung dengan petani. Selain itu, agar bisa mengoptimalkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Pusat, misalnya melalui pemberian Dana Desa, Subsidi, dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian.

Dari sisi fiskal, setidaknya pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun ini dengan nominal rata-rata yang didapat masing-masing desa sebesar Rp 800 juta per tahun. Dana ini, katanya, bisa digunakan desa untuk turut membangun infrastruktur pertanian yang tidak memerlukan dana besar.

Sementara untuk infrastruktur skala besar, pemerintah pusat turut mengalokasikan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ikut membangun embung, irigasi, dan jaringan air di daerah-daerah.

"Pembangunan waduk misalnya, itu tujuannya agar petani tidak hanya sekali panen, tapi berkali-kali dalam setahun agar mereka tidak perlu sampai jual lahan lagi," katanya.

Tak ketinggalan, ada pula aliran fiskal dalam bentuk subsidi, misalnya subsidi pupuk dan benih tani. "Dari Kementan ada subsidi, jadi cukup komprehensif, tinggal dioptimalkan," imbuhnya.

Kendati begitu, ia masih enggan merinci kontribusi apa saja yang sekiranya bisa diberikan Pemerintah Daerah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke depan. Untuk itu semua, Pemerintah Pusat tengah mempercepat pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Lahan Sawah Abadi. Adanya Perpres ini bertujuan untuk membenahi tata kelola lahan pertanian dan meminimalisir peralihan fungsi.

"Nanti akan diatur, bukan dilarang. Mudah-mudahan akhir tahun ini (Perpres keluar)," pungkasnya.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077