24 Januari 2019 | Dilihat: 260 Kali
SEKDA PROVINSI LAMPUNG DISKRIMINASI
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 480/0114/08/2019  Tentang Pendaftaran Dan Persyaratan Melaksanakan Pekerjaan Advertorial Media Massa, awalnya disambut gembira oleh para pemilik perusahaan Pers maupun wartawan yang biasa bertugas di Kantor Gubernur Lampung.

Namun, saat dibaca dengan seksama ternyata menimbulkan polemik bahkan kekecewaan yang mendalam bagi insan Pers yang biasa menjalankan tugas jurnalistik di Provinsi Lampung. Dengan mencantumkan beberapa persyaratan, tindakan tersebut jelas-jelas telah terjadi diskriminasi terhadap kelangsungan hidup para pemilik perusahaan Pers yang berada di Lampung.

Menanggapi Surat Edaran tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Heintje Mandagie menyarankan kepada seluruh pimpinan media lokal yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut segera melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Heintje, Pemerintah Daerah seharusnya tidak melakukan diskriminasi anggaran terhadap media berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Notaris dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Alokasi anggaran untuk media lokal dalam bentuk advertorial seharusnya bisa dinikmati seluruh media yang berbadan hukum baik cetak maupun online,” ujar Heintje.
 

Dalam Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers BAB 5 Pasal 15 Ayat 2 berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsinya mendata perusahaan pers, bukan memverifikasi perusahaan Pers. Jadi kalau dalam surat edaran tersebut dicantumkan harus Lolos Verifikasi Administrasi Dewan Pers itu salah besar.

Jika Sekda Provinsi Lampung tidak segera mencabut Surat Edaran tersebut, Heintje meminta Gubernur Lampung segera mencopot jabatannya.
“Orang bodoh dan tidak mengerti Undang-Undang tidak pantas menjadi pelayan publik,” pungkasnya.

Verifikasi Dewan Pers dan Kartu Uji Kompetensi tidak bisa dijadikan salah satu persyaratan bagi perusahaan pers memperoleh pekerjaan advertorial tersebut karena berpotensi menghilangkan hak ekonomi pemilik media yang berbadan hukum sah dari KemenkumHAM RI. 

“Kondisi ini jelas menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana di dalamnya diatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers yang berbadan hukum,” ungkapnya.

Heintje juga menambahkan, seluruh perusahaan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/1999 tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan adil dari pemerintah.

TIM 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077