22 Juni 2019 | Dilihat: 326 Kali
Masing-Masing Kubu Saling Mengklaim Kebenaran
SIDANG AJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2019 BERJALAN ALOT!
noeh21
Suasana Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019, di Aula Badan Pendapatan Daerah (BPD).  
 

HiTvBerita.com –TAMIANG LAYANG| Sidang Ajudikasi penyelesaian sangketa proses Pemilu Tahun 2019 masih dalam tahap pengajuan permohonan diantara kedua belah pihak, masing-masing kubu dari pemohon mengklaim kebenarannya dari lampiran permohonan yang diajukan ke majelis yang dipimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (21/06/2019), di aula Badan Pendapatan Daerah (BPD).
 
Kesimpulan dan petitum termohon bahwa setelah termohon mengikuti seluruh proses ajudikasi dalam permohonan aquo, termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis ajudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan, sebagaimana diuraikan bahwa ini berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Kubu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur (Bartim) menyatakan bahwa pihaknya berdasarkan keputusan KPU nomor 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 tentang perubahan.

Dan atas keputusan KPU nomor 98/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018  tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah kabupaten Barito Timur pada pemilu 2019 sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya bahwa berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang diajukan, termohon telah melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, oleh karenanya termohon memohon kepada majelis.

Adapun permohonan yang telah diajukan pihak KPU sebagai berikut:
  1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menyatakan surat keputusan KPU Bartim sesuai surat bahwa saudari Trisna Andrilawitni,S.Pd  dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bartim untuk Pemilu 2019, adalah sah dan berdasarkan hukum.
  3. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, apabila majelis berpendapat lain termohon memohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Sementara dari pihak Pemohon H Supriyatna selaku ketua partai Golongan Karya (Golkar) bersama kuasa hukumnya menolak keputusan KPU Barito Timur yang  menurutnya di nilai cacat hukum.

Supriyatna mengatakan hal tersebut  bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perbawaslu nomor 3 tahun 2018, di katakannya di dalam undang-undang tidak ada gugur calon karena tindak pidana lainnya, tidak ada bahasanya.

Menurutnya yang bersangkutan sangat dirugikan, setelah ditetapkan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten, pihaknya juga menganggap KPU Barito Timur telah lalai terhadap surat peringatan Bawaslu Bartim, sehingga menyebabkan kerugian moril maupun materiil terhadap yang bersangkutan.

Ketua partai Golkar tersebut bersama rekannya minta kepada majelis untuk memutuskan, mengabulkan permohonan untuk pemohon seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Barito Timur Nomor 87/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/V/2019 serta meminta kepada KPU Barito Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Usai membacakan permohonan yang disampaikan kedua belah pihak, ketua majelis menutup sidang dan akan memberi keputusan di sidang lanjutan yang rencananya akan di gelar Rabu mendatang.

SAIDUL
 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077