22 Desember 2018 | Dilihat: 130 Kali
BP BATAM DILEBUR BERPOTENSI HAMBAT INVESTASI
noeh21
 

HiTvBerita.com -  JAKARTA | Langkah Pemerintah dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP) Batam kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, diyakini sebagai langkah bakal menjadi sinyal buruk bagi ekonomi Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengalihkan berpotensi menghambat industri, khususnya Investasi.

"Memang sekarang ini pemerintah di satu sisi dituntut cepat, karena persoalan CAD (Current Account Deficit) kita memang luar biasa. Kita butuh investor dalam jumlah yang besar. Tapi kalau caranya enggak smart, ada konsekuensinya, justru bisa hambat investasi," ujar Enny dalam talkshow Polemik Trijaya bertajuk 'Batam, Mau Diapain?' di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Menurut dia, pengalihan kewenangan BP Batam ke Wali Kota Batam juga melanggar Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, karena tidak dibolehkan rangkap jabatan.
“Padahal permasalahan di Batam bukan semata-mata karena dualisme kelembagaan. Dipastikan pengambilan keputusan tanpa menelisik terlebih dahulu peta situasi nyata dan gambaran yang lengkap, ini akan bisa memunculkan keresahan investor," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah pihak yang menyebutkan bahwa Walikota atau pejabat setingkat Pemerintah Daerah dilarang merangkap jabatan.

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk melebur Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan mengalihkan tugas Kepala BP Batam kepada Walikota Batam.
 

Dia mengatakan, yang dilarang adalah pejabat negara merangkap jabatan pejabat negara. Sementara Kepala BP Batam bukanlah pejabat negara, sehingga Walikota bisa merangkap jabatan tersebut.

Dengan dialihkan kepada Pemkot Batam, Darmin menilai bahwa permasalahan dualisme kepemimpinan di BP Batam akan mereda. Sebab, saat ini yang memimpin satu orang sehingga tidak ada lagi pembagian kewenangan antara pemda dan otoritas.

"Enggak mudah sebenarnya membagi mana kewenangan Pemda, mana kewenangan otoritas. Kenapa? Karena kewenangan pemda itu ada undang-undang juga yang menentukannya. Orang di daerah lain tidak ada BP Batam," tandasnya.

Sebelumnya kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam mengkritik kebijakan pemerintah yang membubarkan BP Batam, dan mengalihkan kewenangannya kepada Pemerintah Kota Batam. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak akan menghilangkan konflik dualisme kepemimpinan di BP Batam.

Ketua Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang mengungkapkan, dalam keputusannya pemerintah mengalihkan kepemimpinan BP Batam kepada Walikota. Artinya, jabatan kepala BP Batam akan dirangkap oleh Walikota.

Menurutnya, dalam Undang-Undang tentang  Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Walikota dilarang merangkap jabatan. Jika pemerintah memutuskan jabatan Kepala BP Batam akan dirangkap oleh Walikota, maka pemerintah sama saja menganulir kebijakan tersebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang posisinya di bawah Undang-Undang.


"Yang jelas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat 1 huruf H jelas dikatakan walikota dilarang merangkap jabatan. Ini UU. Nggak bisa dianulir oleh Peraturan Pemerintah,” pungkasnya

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077