01 Juli 2019 | Dilihat: 108 Kali
PENINGKATAN PENERIMAAN CUKAI HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN TENAGA KERJA
noeh21
 

HiTvBerita.com – SURABAYA | Penerimaan kepabeanan dan cukai di Jawa Timur (Jatim) didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 90,40 persen dari total penerimaan. Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai disamping adanya peningkatan pendapatan dari CHT, juga harus diimbangi dengan peningkatan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. 
 
“Perlu menjadi perhatian kita terkait dengan tenaga kerja, seperti yang kita tahu jumlah Sertifikat Keahlian Kerja (SKT) semakin sedikit, padahal tenaga kerja yang bisa diserap oleh kegiatan pertembakauan ini cukup banyak. Misalnya, bisa saja dengan menyerap tenaga kerja dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Hal ini harus kita pikirkan,” jelas Marwan usai pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Surabaya, Provinsi Jatim,  Jumat (28/06/2019).
 
Legislator daerah pemilihan Lampung II ini menambahkan penerimaan cukai harus juga memperhatikan lapangan kerjanya, dimana saat ini pembukaan lapangan kerja terbatas. “Kedepan Komisi XI akan lebih memperhatikan hal-hal ini khususnya keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan orang untuk terus berusaha dan juga lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu rumah tangga,” jelas Marwan. 
 
Penerimaan pajak di Jatim yang memiliki karakteristik berbeda. Salah satunya pertumbuhan serta penerimaan pajak di masing-masing wilayah Jatim tidak sama, terkait hal ini, politisi partai Demokrat ini mengatakan perlu usaha lebih besar dari masing-masing kantor wilayah (Kanwil) pajak. Mengingat penerimaan pajak di tahun 2019 masih berada di pertengahan tahun.
 
“Ini kan masih ada waktu 6 bulan, artinya harus ada mapping yang jelas secara detail, hal-hal apa saja yang menyebabkan menurun dan bagian mana saja yang meningkat. Kedepan saya pikir hal-hal teknis tentunya kanwil pajak Jatim lebih paham, support dan motivasi tentunya selalu kami berikan,” imbuhnya.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang menilai rata-rata pencapaian penerimaan pajak di provinsi Jatim masih setara dengan penerimaan nasional. Namun demikian dirinya menyoroti tren antara target realisasi dengan target seperti sebelumnya yang belum pernah tercapai. 
 
“Penerimaan pajak di Jatim sebagian besar itu tergantung kepada industri manufacture. Seperti yang kita tahu dewasa ini ada yang dinamakan perang dagang, nah jika terjadi permasalahan di dalam industri manufacture, itu yang akan berdampak terhadap penerimaan negara,” jelas politisi PDI Perjuangan itu. 
 
Lebih lanjut terkait adanya penurunan penerimaan pajak di tengah meningkatnya CHT di wilayah Jatim III yang meliputi Malang Raya, Andreas menekankan agar  DJP Kanwil Pajak Jatim untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatan dari data akses keuangan yang sudah diatur dalam undang-undang. 
 
“Untuk itu kita minta agar adanya pemetaan yang lebih tajam terhadap potensi dari penerimaan pajak per sektor sesuai dengan pertumbuhannya. Misalnya saja penerimaan perpajakan di sektor manufacturing apakah sesuai dengan pertumbuhan di sektor produk domestik bruto (PDB) di daerah regional Jatim. Kita minta ini dilakukan secara terukur,” ucap Andreas.
 
Untuk diketahui, penerimaan CHT Jatim tahun 2018 berkontribusi sebesar 59,41 persen dari penerimaan CHT nasional, sedangkan kontribusi target CHT 2019 meningkat menjadi 59,56 persen dari target CHT nasional.
 
OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077