28 Januari 2019 | Dilihat: 189 Kali
PNS KORUPTOR DI SEJUMLAH KEMENTERIAN BELUM DIPECAT
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Lambannya pemberhentian terhadap PNS yang berstatus terpidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah instansi baik Pusat dan Daerah sangat disayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data BKN per 14 Januari 2019, tercatat hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Di luar 393 PNS itu, terdapat tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi tetapi telah diberhentikan.

 "Sehingga total PNS yang diberhentikan adalah (baru) 891 orang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1/2019).

Untuk instansi pusat sendiri, kata Febri, tercatat dari 98 PNS yang telah divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang sudah diberhentikan.

Sementara 49 PNS lainnya yang belum diberhentikan yang tersebar di beberapa Kementerian di antaranya Kementerian PUPR sebanyak 9 orang; Kemenristekdikti 9 orang; Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 orang; Kementerian Pertahanan 3 orang; serta Kementerian Pertanian 3 orang.

Berdasarkan data yang diterima KPK dari BKN, ada dua Kementerian yang telah memberhentikan PNS-nya yang terlibat korupsi.

"Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang," ucap Febri.

Menurut Febri, lambannya pemecatan dengan tidak hormat para PNS tersebut karena komitmen yang kurang dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, PPK di tingkat pusat yakni Menteri, di tingkat Provinsi adalah Gubernur dan Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

"Lambannya pemecatan disebabkan mulai dari keengganan, keraguan, atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan beredarnya surat dari LKBH Korpri Nasional yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut," jelas Febri. 

KPK pun meminta agar para PPK untuk serius menegakkan aturan dengan segera memecat PNS yang telah berstatus terpidana korupsi. Sebab sesuai kesepakatan pemerintah, pemberhentian tersebut seharusnya rampung pada Desember 2018.

"KPK terus berkoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN. Seharusnya hal ini dipatuhi," kata Febri

"Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga beresiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara," tutupnya.
 

Sebelumnya BKN mencatat dari jumlah 2.357 PNS yang berstatus terpidana korupsi, hingga 14 Januari 2019 baru 393 PNS yang sudah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK itu yakni menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga.

Dari 393 PNS yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu, sebanyak 42 orang berasal dari instansi pusat dan 351 lainnya berasal dari instansi daerah.

Sementara di luar data 393 PNS tersebut, hingga 14 Januari 2019 terdapat pula 498 PNS yang sudah diberhentikan secara tidak hormat karena kasus korupsi. Sebanyak 498 PNS itu sebanyak 57 orang di antaranya berasal dari instansi pusat dan 441 lainnya dari instansi daerah. Sehingga dari keseluruhan data tersebut, terdapat 891 PNS terpidana korupsi yang dipecat dengan tidak hormat. 

EKA SAPTY

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077