09 Desember 2018 | Dilihat: 143 Kali
UU ANTIKORUPSI BELUM BERSTANDAR DUNIA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi Nomor 31 Tahun 1999 belum memenuhi standar dunia, yang direkomendasikan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

"Dibandingkan saran dalam UNCAC, ternyata Undang-Undang Antikorupsi kita masih ada gap (jarak)," kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018).

Undang-undang tersebut, kata Agus Raharjo, belum menyentuh korupsi di beberapa sektor, seperti Trading In Influence (perdagangan pengaruh), Asset Recovery dalam upaya penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian, dan pemeliharaan aset.

"Untuk memenuhi harapan masyarakat, komponen itu segera harus masuk kedalam Undang-Undang yang kita anggap belum sempurna," katanya.
 

Agus menjelaskan, KPK sudah mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai.

"Saya pernah menggulirkan itu. Sebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif, ada Perpu untuk tambal UU kita supaya ideal," katanya lagi.

Menurut Agus, usulan Perpu tersebut merupakan alternatif apabila pemerintah dan dewan tidak bisa selesai mengeluarkan revisi Undang-undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sebelum pergantian pemerintahan pada 2019.

Agus menambahkan bahwa Perpu tersebut merupakan salah satu langkah KPK dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diterapkan oleh Indonesia.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077