12 Juni 2019 | Dilihat: 337 Kali
ANEH … PULUHAN TAHUN MANGKRAK JALUR KA DI JABAR AKAN DIREAKTIVASI KEMBALI
noeh21
 

HiTvBerita.com - GARUT | Setelah mangkrak sejak tahun 1982, jalur kereta api Cibatu-Garut akan segera diaktifkan kembali. Selain jalur tersebut, PT Kerata Api Indonesia (KAI) juga akan mengaktivasi tiga jalur lainnya di Jawa Barat.

PT KAI beralasan jika menghidupkan kembali jalur-jalur tersebut agar dapat menggerakan roda perekonomian warga di sekitar jalur tersebut.

Proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah meskipun pendanaan murni dari PT KAI sendiri.
"Dengan reaktivasi, kemacetan di jalan raya dapat dikurangi, terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui kereta api, tercipta kemudahan akses ke lokasi wisata, dan hadirnya kepastian waktu dalam distribusi logistik," ujar Kepala Humas PT KAI Agus Komarudin.

Keempat jalur tersebut adalah rute Cibatu-Garut-Cikajang sepanjang 47,5 kilometer, rute Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 11,5 kilometer, rute Banjar-Pangandaran-Cijulang sepanjang 82 kilometer, dan rute Bandung-Ciwidey sepanjang 37,8 kilometer.

Proyek reaktivasi tersebut akan dimulai dari jalur KA Cibatu Garut. Rute tersebut memiliki panjang 19,3 kilometer. Jalur ini sejak tahun 1982 telah dihentikan operasionalnya, dan saat ini menjadi prioritas pertama PT KAI untuk reaktivasi jalur.

Proyek reaktivasi tersebut akan dimulai dari jalur KA Cibatu Garut. Rute tersebut memiliki panjang 19,3 kilometer. Jalur ini sejak tahun 1982 telah dihentikan operasionalnya, dan saat ini menjadi prioritas pertama PT KAI untuk reaktivasi jalur.
 

Namun sangat disayangkan sekali, proyek yang memakan anggaran begitu besar, tidak dapat dinikmati oleh para pengusaha menengah, kecil dan lokal yang khusus dibidang perkeretaapian. Kue yang menggiurkan tersebut hanya dinikmati BUMN dan segelintir pengusaha nasional saja. 

Mirisnya lagi, dalam pelaksanaan reaktivasi jalur KA Di Jawa Barat ini dikerjakan oleh anak-anak Perusahaan PT KAI dengan tidak melibatkan perusahaan swasta yang selama ini bergerak dibidang perkeretaapian dan diperparah lagi tanpa melalui mekanisme tender. Tentu saja ini telah merusak tatanan baku dan mengangkangi Undang-Undang Perkeretaapian, Dimana PT KAI hanyalah operator, sementara regulator adalah Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. 

Pengusaha menengah, kecil dan lokal hanya gigit jari, disebabkan mereka tidak dapat memenuhi aturan yang sengaja dibuat agar mereka tidak dapat ikut tender proyek tersebut. Dimana, nilai satu proyek sengaja dibikin paket besar minimal Rp 100 miliar. Sebuah nilai yang tak mungkin terjangkau pengusaha swasta kebanyakan.

Bukan persoalan tidak mampu mengerjakan proyek tersebut, tapi sengaja diciptakan agar KD (Kemampuan Dasar) perusahaan tak bisa mengikuti tender.

Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, mengakibatkan merebaknya pengangguran disana-sini, karena perusahaan yang jumlahnya ratusan tersebut biasa memperkerjakan ribuan karyawan. Dampak lainnya para pengusaha material sepanjang kawasan proyek gulung tikar karena tak lagi dapat pesanan kontraktor. Maklum proyek yang dikerjakan BUMN material dipasok anak perusahaan. 

Padahal, reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dijadikan bagian dari target pemerintah membangun rel kereta selama 2015-2019 sepanjang 3.258 kilometer. Secara nasional anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 233 triliun, sebanyak 27 persen atau Rp 62.5 triliun dari APBN. Sisanya, 73 persen atau senilai Rp 171,7 triliun dari pendanaan alternatif.

Namun, mengingat anggaran dari APBN yang tidak terpenuhi, target pun direvisi. Panjangnya rel berubah menjadi 1.349 kilometer dengan dana Rp 127 triliun, 71 persen atau Rp 90 triliun dari APBN. Sisanya, 29 persen atau Rp 36 triliun dari swasta. Lagi-lagi itu juga dirubah karena kenyataannya anggaran sulit direalisasikan sehingga targetnya diturunkan, jadi 1157,7 kilometer dengan pagu yang bisa didapatkan.

"Rencana strategis di perkeretaapian karena masalah anggaran," pungkas Dirjen Perkeretaapian, Ir Zulfikri, seraya menyebut pembangunan itu meliputi jalur baru, jalur ganda dan reaktivasi.

Sementara itu dari berbagai sumber menyebutkan, beredar kabar beberapa petinggi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian bakal jadi Target Operasi (TO) penegak hukum. Namun kabar tersebut masih menduga-duga dalam kasus apa dan yang dimana, kita lihat aja nanti selanjutnya.

TIM

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077