03 Januari 2019 | Dilihat: 185 Kali
KANTOR DIREKTORAT AIR MINUM KEMENTERIAN PUPR DIGELEDAH KPK
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | KPK menggeledah kantor Kementerian PUPR, dilakukan di lantai 8, tepatnya di Direktorat Air Minum.

"Betul, iya itu Direktorat Air Minum, SPAM. Masih terkait kemarin," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Kamis (3/1/2019).

Menurutnya, penggeledahan dilakukan KPK sejak tadi sore. Endra menyebut tim KPK menggeledah ruangan-ruangan yang berada di lantai 8, mulai ruangan direktur hingga staf.

"Saya kira satu lantai itu seluruhnya, mulai direktur sampai ruangan staf. Itu satu lantai itu," ucapnya.

KPK sendiri belum memberi keterangan terkait penggeledahan ini. Ada delapan orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM, semuanya sudah ditahan.

Dari delapan orang tersangka, empat di antaranya merupakan pejabat Kementerian PUPR, Pertama, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare), Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung, diduga menerima Rp 350 juta dan USD 5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur.

Kedua, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, diduga menerima Rp 1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa dan Ketiga, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng.

Kemudian , Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1, diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Yang terakhir, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah; PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Sedangkan empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni Dirut dan Direktur PT WKE, Budi Suharto serta Lily Sundarsih dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, yakni Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

KPK menduga suap untuk pejabat Kementerian PUPR tak hanya terkait lima proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). KPK memastikan menelusuri dugaan tersebut.

"Kami tentu akan tetap menelusuri lebih lanjut. Pertama apakah dari 12 proyek itu semuanya ada fee proyeknya. Yang kedua, apakah ada proyek lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).

"Kenapa? Karena ada 12 proyek yang teridentifikasi saat ini, baik yang di pegang oleh WKE ataupun TSP. Itu baru di tahun 2017 dan 2018. Jadi baru dua tahun anggaran tersebut," imbuhnya.

PT WKE dan PT TSP, disebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, disinyalir memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Kemudian fee Itu Dibagi Menjadi 7 Persen Untuk Kepala Satuan Kerja dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Adapun tersangka dari pihak swasta adalah Dirut dan Direktur PT WKE, Budi Suharto serta Lily Sundarsih; dan dua direktur PT TSP, yakni Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Selain menelusuri proyek lain yang diduga dimintai fee oleh para tersangka dari unsur pejabat PUPR itu, KPK meminta pihak yang telah menerima uang suap segera mengembalikan ke KPK. Pengembalian bakal dinilai sebagai langkah kooperatif dan bisa menjadi unsur yang meringankan.

"Pengembalian tentu saja akan lebih baik ya kalau ada tersangka yang pernah menerima itu mengembalikan ke KPK. Kami akan pertimbangkan itu sebagai faktor yang meringankan. Termasuk kalau ada pihak lain yang pernah, misalnya, ketika saksi diperiksa yang pernah menerima jika itu dikembalikan ke KPK," ucap Febri.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077