24 Januari 2019 | Dilihat: 196 Kali
PEMERINTAH HARUS MEMBUAT TEROBOSAN DALAM PENANGANAN BENCANA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi catatan terhadap penanganan bencana yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah wilayah Indonesia oleh pemerintah. Beberapa catatan itu menjadi tugas DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah.
 
Fahri mencatat perlunya revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 guna mempercepat menanganan bencana yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Banten, Lampung dan Sukabumi.
 
Hal itu diungkapkan Fahri saat rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
 
“DPR minta pemerintah untuk pertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak. Waktu itu bencana masih terjadi di Lombok dan Sumbawa, serta seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan dalam pemulihan gempa NTB,” ungkap Fahri.
 
Catatan lain yang disampaikan yakni, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, dengan kepemimpinan yang lebih solid yang memastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
 
DPR RI juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa lombok dan sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya.

“Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang,” sambung legislator dapil NTB itu.
 
Fahri juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah diharapkan dapat mengatur agar huntara jadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen.
 
Koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana. Timwas DPR RI mendukung penuh segala upaya guna mempercepat pembangunan daerah pasca bencana.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah membuat roadmap tentang mekanisme penanganan dampak bencana di sejumlah daerah yang akhir-akhir ini terjadi. Dengan harapan, model penanganan bencana yang terarah, dapat meminimalisir korban.

Sistem mitigasi bencana, menurut Fahri, juga masih lemah dalam membaca tanda-tanda alam dan harus dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah.
 
 “Sistem mitigasi bencana kita nampak dalam observasi umum, belum sigap dalam membaca tanda-tanda alam dan memeprediksi bencana. Sehingga gagal meminimalisir dampak serta korban. Penanganan bencana juga terasa sangat lamban,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.
 
Legislator dapil NTB ini juga berharap dengan pergantian Kepala BNPB yang baru ini akan menjadi angin segar bagi percepatan penanganan bencana. Karena masyarakat yang menjadi korban bencana telah menunggu penanganan pemeirntah yang lebih cepat.
 
“Soal mitigasi yang lebih kompleks dan soal penanganan yang perlu searah lebih darurat, perlu ada terobosan. Kita tahu juga Kepala BNPB telah diganti, tentu mudah-mudahan, kita ingin dengar terobosan karena masyarakat menanti,” tutup Fahri.

EKA SAPTY

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077