13 Desember 2018 | Dilihat: 144 Kali
PERMOHONAN PERLINDUNGAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DAN TERORISME DI 2018 MENINGKAT
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Ditahun 2018, permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM.

“Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (13/12/2018).

Meski demikian, dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan korupsi ada peningkatan permohonan perlindungan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2017 terdapat 104 permohonan kekerasan seksual terhadap anak, maka pada tahun 2018 hingga November tercatat 264 peningkatan permohonan yang masuk.

Sementera permohonan dari kasus terorisme meningkat 217 persen tahun ini dimana tahun 2017 terdapat 42 permohonan, tahun ini sampai November terdapat 133 permohonan. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme.

“Keberhasilan ini tentunya membuat korban lain percaya bahwa LPSK bisa memenuhi haknya," kata Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pada kesempatan yang sama.
 

Pemohon dari kasus korupsi pada tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka tahun ini ada peningkatan yang cukup drastis terdapat 130 permohonan atau naik 145 persen.

Semakin beragamnya permohonan yang meningkat tentunya mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat ke LPSK meningkat, khususnya terkait kasus diluar pelanggaran HAM Berat yang selama ini mendominasi layanan LPSK.
“Hal ini akan menjadi pemicu LPSK untuk terus meningkatkan layanannya sehingga kepercayaan masyarakat bisa terjaga," jelas Askari.

Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri pada tahun 2018 ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. Jumlah ini turut menurun dikarenakan terlindung dari korban Pelanggaran HAM Berat juga menurun jumlahnya.

Diantara layanan tersebut LPSK paling banyak melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 layanan.

“Layanan-layanan tersebut selain dalam upaya pengungkapan kasus, juga dalam rangka pemulihan derita korban," terang Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani.

Selain adanya jenis tindak pidana yang merata, selama 2018 ini LPSK juga melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan layanan. Baik di internal LPSK sendiri seperti pembenahan kelembagaan, maupun eksternal LPSK seperti berperan menyusun regulasi yang terkait saksi dan korban.

Di tahun 2018 ini LPSK melantik beberapa pejabat seperti Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam rangka penguatan organisasi.
“Itu semua diharapkan memperkuat upaya pemenuhan hak saksi dan korban di masa mendatang," pungkas Semendawai.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077