20 Desember 2018 | Dilihat: 354 Kali
SUSI DITUDING KELUARKAN IZIN REKLAMASI TELUK BENOA
noeh21
 

HiTvBerita.com - DENPASAR| Menteri Keluatan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membantah telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Benoa pada 29 November 2018 lalu. Susi menekankan yang telah dia terbitkan bukanlah izin reklamasi, melainkan izin lokasi untuk pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.
"Bukan izin reklamasi, yang diterbitkan adalah izin lokasi yang diperlukan seseorang atau perusahaan mau bikin amdal," kata Susi, Kamis (20/12/2018).

Susi menjelaskan bahwa izin yang telah diterbitkan pada November 2018 lalu berbeda dengan izin pelaksanaan reklamasi. Tak hanya itu, Susi juga memastikan bahwa izin yang baru saja dia teken itu pun dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.
"Izin itu beda dengan reklamasi, kami juga buat berdasarkan tata ruang yang ada," ucap Susi.

Lagi pula, kata Susi, izin lokasi yang dia terbitkan itu memang diperlukan seseorang atau perusahaan sebagai dasar permohonan pembuatan amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Baru kalau amdal sudah oke, maka perusahaan akan minta izin pelaksanaan reklamasinya ke KKP lagi, prosesnya begitu," kata Susi.

Sebelumnya beredar informasi terkait izin reklamasi Teluk Benoa yang telah diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP. Hal ini beredar setelah seorang pegawai KKP menyebut bahwa izinnya sudah dikeluarkan Susi pada November Lalu.

Reklamasi Teluk Benoa sendiri telah bergulir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu KKP masih dipimpin oleh Tjitjip Soetardjo untuk pengelola pariwisata kawasan Bali, PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI).
 

Beberapa waktu lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan tidak bakal melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Sebab menurut dia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan tak mutlak mengamanatkan reklamasi.

"Saya kira Perpres tidak menyuruh reklamasi. Jadi mau ada Perpres atau tidak, kalau gubernur mengatakan tidak ada reklamasi maka tidak akan dilaksanakan," kata Koster di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9/2018).

Sejumlah masyarakat Bali memang menolak dengan keras proyek reklamasi di Teluk Benoa. Sebab peraturan presiden itu dianggap tak sejalan dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2011, yang menyebut Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi untuk melestarikan hutan mangrove.

Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Nur Hidayati menyayangkan tindakan Menteri Susi yang diam-diam mengeluarkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa, karena selama lima tahun rakyat Bali terus berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
"Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diterbitkan secara diam-diam," tegasnya.

Direktur WALHI Bali, Made Juli Untung Pratama menuturkan bahwa inisiatif daerah yang termuat dalam Raperda Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) harus dikawal agar tetap mengakomodir kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.
“Tidak boleh ada upaya untuk menggugurkan inisiatif Bali untuk menetapkan TelukBenoa sebagai kawasan konservasi,” pungkas Made.

OTHONE

Terkait

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077