04 Januari 2019 | Dilihat: 183 Kali
RESILIENSI DUNIA USAHA PASCABENCANA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Belum hilang kesedihan pascabencana melanda Palu, Sigi dan Donggala di Sulawesi Tengah, bencana kembali terjadi. Tsunami Selat Sunda menyapu sebagian Lampung dan Banten yang mengakibatkan 426 orang meninggal dunia dan 1.296 bangunan rusak.

Peristiwa beruntun ini menjadi pengingat kembali bahwa posisi Indonesia berada di lingkaran rawan bencana (Ring of Fire). Berada di antara dua benua, dua samudera, dan puluhan gunung berapi aktif adalah kondisi objektif yang mensahihkan kerawanan posisi Indonesia terhadap bencana alam. Area yang secara frekuensi sangat mungkin terjadi dengan tingkat severity yang masif. Oleh karena itu, manajemen bencana menjadi mutlak dimiliki bangsa ini. Untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan bencana baik kerugian material maupun imaterial terutama korban jiwa.

Dunia usaha pun tak luput terkapar. Ketika bencana terjadi, seketika itu pula dunia usaha menjadi lumpuh dibuatnya. Padahal peran dunia usaha merupakan elemen yang tidak bisa diabaikan dari inisiatif pemulihan ekonomi pascabencana. Peran tersebut dapat dilakukan jika perusahaan mampu memulihkan dirinya lebih awal agar segera beroperasi. Dari proses pemulihan ini dapat dinilai tingkat resiliensi (kemampuan untuk beradaptasi dan tetap kuat dalam situasi sulit) perusahaan dari dampak gangguan atau bencana. Sejatinya, ini merupakan shareholder value dalam menjaga kepercayaan (trust) dari para pemangku kepentingan suatu organisasi.

Jika demikian halnya, seberapa antisipatif dunia usaha merespons terjadinya darurat bencana yang meliputi mitigasi risiko bencana, penanganan tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi bagi operasionalisasi bisnisnya?

University of Minnesota pernah melakukan penelitian bahwa 90% perusahaan yang mengalami kerusakan pada critical system, setelah 10 hari mengalami kebangkrutan. Studi lain memaparkan, 90% dari organisasi yang mengalami katastropik kehilangan data dan peralatan, tanpa perencanaan bisnis berkelanjutan, dalam rentang waktu 24 bulan setelah bencana tidak dapat lagi melanjutkan bisnisnya. Dari studi tersebut menunjukkan bahwa memiliki perencanaan mutlak dimiliki oleh setiap organisasi.

Apalagi disrupsi dalam dunia bisnis merupakan bagian yang inheren, baik sebagai dampak dari bencana alam (natural disaster) misalnya gempa, banjir, atau erupsi maupun bencana akibat ulah manusia (man made disaster) seperti sabotase atau aksi terorisme. Oleh karena itu, penerapan Business Continuity Management (BCM) tidak hanya sebagai pemenuhan kepatuhan (compliance), tetapi akan jauh lebih bernilai jika dimaknai juga sebagai kebutuhan yang mutlak adanya untuk memastikan resiliensi dari organisasi.

Menurut Business Continuity Institute (BCI), secara bisnis kemanfaatan dari BCM antara lain; pertama, BCM dapat membedakan resiliensi dari service-delivery atau product-delivery sebuah perusahaan kepada pelanggan potensialnya. Kedua, kesaksamaan dalam melakukan Business Impact Analyses (BIA) maupun Business Continuity Monitoring akan mampu menyingkap ketidakefisienan dalam proses bisnis. Ketiga, mempertahankan pelanggan setelah terjadinya bencana tidak semahal dibandingkan mendapatkan atau mencari pelanggan baru. Keempat, keberhasilan dalam mengatasi dampak bencana dengan manajemen krisis akan meningkatkan moral atau kepercayaan dari pegawai terhadap perusahaan dan meminimalisasi turnover pegawai pascabencana.

Implementasi

Ketika disadari bahwa BCM merupakan sebuah kemutlakan dalam menjaga kelangsungan bisnis, maka menjadi penting untuk mengetahui key success factors dari penerapan BCM. Faktor penentu suksesnya implementasi BMC antara lain; pertama, perencanaan. BCM sejatinya merupakan manajemen dengan strategi post-event atau pascabencana. Strategi ini yang menjadi pembeda dengan manajemen risiko yang bersifat pre-event.

Namun demikian, keandalan dalam perencanaan tetap merupakan unsur terpenting. Sehingga tidak dimaknai sebagai tindakan reaktif semata. Oleh karena itu, jabaran dari BCM adalah Business Continuity Plan (BCP), yaitu sebuah proses yang mencakup di dalamnya asesmen, penentuan tujuan, identifikasi, BIA, strategi tanggap berkelanjutan, termasuk di dalamnya monitoring, pengujian, dan pengembangan yang berkelanjutan dari semua tahapan tersebut. Prinsip dasarnya tetap sama, failing to plan is planning to fail.

Kedua, tone at the top. Memiliki pedoman BCM dan infrastruktur pendukungnya barulah merupakan tahapan hard side yang bersifat elementer. Internalisasi BCM dalam proses bisnis akan dapat berfungsi dengan optimal tatkala perusahaan telah melengkapinya dengan soft side, yaitu budaya. Faktor inilah yang menentukan dan membentuk BCM tidak hanya menjadi sebuah kumpulan dokumen dan perangkat lunak. Tetapi, membangun kesadaran di semua lini mulai dari pucuk pimpinan hingga unit pendukung terkecil perusahaan akan pentingnya menjalankan BCM.

Tone at the top merupakan langkah strategis peran kepemimpinan dari top management. Dengan kata lain, perubahan budaya dari budaya abai bencana menjadi antisipatif dan responsif terhadap bencana dengan BCM hanya dapat berjalan efektif jika top management menunjukkan komitmen, memberikan arah yang jelas (clear direction), dan kepemimpinan dengan keteladanan (lead by example).

Menakar resiliensi suatu perusahaan secara sederhana dapat terlihat dari proses pemulihan yang dilakukannya pascabencana. Implementasi BCM yang terinteralisasi dalam perusahaan menjadi budaya tak perlu ditawar lagi. Pada capaian ini perusahaan akan mampu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak bencana terhadap perusahaan.

Menapaki Tahun Baru 2019, tentunya kita berharap yang terbaik. Namun, perlu mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Hope for the best, prepare for the worst.

Kun Wahyu Wardana
Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Jasa Raharja (Persero)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077