21 Desember 2018 | Dilihat: 199 Kali
ANGGOTA DPD RI DIBERHENTIKAN SEMENTARA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas senator asal Jogyakarta resmi diberhentikan sementara sebagai anggota DPD RI oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Ketua BK DPD RI Mervin S Komber mengatakan, sanksi tersebut dijatuhkan kepada Hemas lantaran yang bersangkutan dinilai malas.

Hemas juga dinilai telah melanggar Undang-undang MD3, tata tertib DPD RI, dan kode etik. Mervin mengatakan, Hemas diberhentikan sementara karena sudah lebih enam kali tidak pernah menghadiri sidang paripurna DPD RI serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.

"Berdasarkan hasil sidang etik dan keputusan pleno Badan Kehormatan DPD RI, telah ditemukan data 12 kali secara berturut-turut tidak menghadiri Sidang Paripurna DPD RI," ujar Mervin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (20/12).

Selain GKR Hemas, senator lain yakni dari Provinsi Riau Hj Maimana Umar juga dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Menurut Mervin, BK DPD RI menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada kedua senator karena terbukti telah melanggar Undang-undang MD3, Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku di DPD RI.

"Kami juga sudah menjatuhkan sanksi peringatan lisan, namun tidak ada perubahan dan dilanjutkan dengan sanksi tertulis. Sesuai dengan aturan yang berlaku maka kemudian dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara," kata senator asal Papua Barat ini.

Dijatuhinya hukuman untuk istri dari Sultan Hamengkubuwono X itu diikuti dengan persyaratan pemulihan status sebagai anggota DPD RI, yakni berupa permintaan maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD RI. Hemas juga wajib meminta maaf di media massa lokal dan nasional kepada masyarakat yang diwakilinya.

"Sanksi pemberhentian sementara tidak berlaku untuk Bu Hemas dan Bu Maimana saja. Sebelumnya senator Bali Arya Wedakarna juga sudah kena sanksi sama dan beliau menjalani semuanya dan dipulihkan. Jadi berlaku setara untuk semua," ungkapnya.
 

Bahkan menurut Mervin, BK juga sebelumnya sempat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada senator Sumatera Barat Jeffrie Geovanie. Namun, yang bersangkutan memilih mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota DPD RI.

"Jadi, jangan dibaca lain selain upaya penegakan disiplin dan perbaikan citra lembaga. Kami di BK tegak lurus kepada aturan yang berlaku. Anggota BK pun beberapa kena sanksi sesuai tingkatan, termasuk Bu Maimana. Semua sama di depan hukum, tidak ada yang diistimewakan," katanya.

Langkah BK ini seiring dengan upaya penertiban anggota DPD agar bisa bekerja maksimal mewakili daerah pemilihannya dalam memperjuangkan aspirasi daerah. "Jangan sampai uang rakyat dan amanat rakyat disia-siakan sehingga bisa menurunkan kepercayaan rakyat kepada lembaga DPD RI," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditanya wartawan soal keputusan BK DPD RI terhadap nasib GKR Hemas yang merupakan permaisurinya, mengaku  tidak mempermasalahkan GKR Hemas diberhentikan sementara dari keanggotaan DPD. Sultan juga menduga, faktor politik itu dimungkinkan karena GKR Hemas tidak mengakui struktur kepemimpinan DPD RI saat ini.

"Ora ngerti aku malahan (alasannya), nggak tau, alasannya opo kan saya nggak tau. Tapi nggak apa-apa, karena tidak mengakui pimpinannya, kan gitu," kata Sultan, di sela menghadiri apel Operasi Lilin Progo 2018 di Mapolda DIY, Jumat (21/12/2018).

Sementara itu, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, dengan tegas menolak meminta maaf di Sidang Paripurna dan lewat media agar bisa kembali aktif menjadi anggota DPD RI
 
"Tidak, jadi saya tidak akan meminta maaf karena saya masih menjunjung tinggi hukum yang harus ditegakkan di negara kita. Tetapi ini saya tetap melawan dan saya akan masuk di dalam beberapa lembaga hukum yang nanti akan saya sampaikan," jelas Hemas saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD RI DIY, Jumat (21/12/2018).

Hemas membenarkan bahwa dia diminta meminta maaf secara lisan dan tertulis di sidang paripurna DPD RI bila ingin statusnya dipulihkan. Namun Hemas menolak permintaan itu, dan dia juga tidak akan meminta maaf di hadapan media massa.

"Sebetulnya di situ saya disuruh minta maaf di depan sidang paripurna, berarti dia (OSO) memang tetap ingin menghadirkan secara fisik di dalam sidang paripurna, yang tidak pernah saya akan mau menghadiri (sidang paripurna)," pungkasnya.

IQBAL

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077