16 Desember 2018 | Dilihat: 161 Kali
RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT SEGERA SELESAI
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo, memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi RUU Masyarakat Hukum Adat dengan Gubernur Bali beserta jajaran di Denpasar, Bali, Kamis (13/12/2018).

Arif Wibowo akan terus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera selesai di sisa periode 2014-2019 DPR RI. Pembahasan RUU usulan langsung dari DPR RI ini sudah memasuki tahap satu, dimana DPR RI dan pemerintah sedang membahas kelanjutannya.

“Memang RUU ini merupakan usulan langsung dari DPR. Tentu RUU ini diharapkan akan segera selesai di sisa periode ini,” papar Arif).

Legislator PDI-Perjuangan ini mengatakan, RUU ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan tradisi hukum adat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu DPR RI tidak akan mengatur secara detail mengenai RUU tersebut, tetapi akan mengatur prinsip-prinsip yang sejalan dengan konstitusi.

“UU ini bertujuan untuk terus melindungi dan memberdayakan keunikan masyarakat adat yang ada di Indonesia. Kita atur prinsip-prinsip yang sejalan dengan konstitusi kita sesuai Pasal 18b, yang melindungi tidak sekedar hanya mengakui, tetapi melindungi, menghormati dan memperdayakan masyarakat adat di seluruh Indonesia,” imbuh Arif.

Legislator dapil Jawa Timur ini menambahkan, RUU Masyarakat Hukum Adat selain bertujuan untuk melindungi, juga untuk menyempurnakan tradisi hukum adat yang ada di Indonesia. “UU ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi saja, tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan tradisi hukum ada yang ada di Indonesia,” pasti Arif.
 

Ditempat yang berbeda, Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji, berkesempatan mengadakan pertemuan antara Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Gubernur Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat yang membidangi Masyarakat Adat di Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (10/12/2018). 

Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menjelaskan, tujuan dibentuknya RUU Masyarakat Hukum Adat adalah untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan maayarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut Hukum Adat setempat.

“Oleh karena belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional,” jelas Sarmuji.

Menurut legislator Partai Golkar ini, Baleg DPR RI memandang bahwa kesempurnaan RUU ini dan terciptanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang lebih baik pada masa yang akan datang, maka diperlukan masukan atau aspirasi dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat.

Pihaknya sangat berharap masukan yang konstruktif dan berharga dari Pemprov Riau. Aspirasi atau masukan yang diperoleh pada pertemuan ini akan dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat. Sehingga diharapkan setelah disahkannya RUU ini, akan lebih memperbaiki sistem hukum nasional dan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat khususnya mengenai masyarakat adat.

"Kita berharap dalam periodesasi  yang hanya tinggal sembilan bulan ini RUU Masyarakat Hukum Adat bisa selesai. Karena kita masih akan menggali perspektif-perspektif masyarakat hukum adat di tempat yang lain. Kalau di Provinsi Riau ini memang banyak suku-suku adat, tetapi di tempat yang lain juga sangat banyak dengan variasi-variasi masyarakat adat yang berbeda," ungkap legislator dapil Jawa Timur itu.

OTHONE/TIM

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077