24 Januari 2019 | Dilihat: 112 Kali
DANA KELURAHAN TIDAK PANGKAS ANGGARAN DANA DESA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA |  Terkait kebijakan pemerintah mengenai Dana Kelurahan, Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menegaskan sangat setuju namun anggarannya tidak memangkas alokasi anggaran Dana Desa.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo, pada dasarnya ada kesamaan tugas pokok Kepala Desa dan Kelurahan, dengan mempunyai tugas pokok membina wilayah desanya atau kelurahannya.

Pandangan tersebut dilontarkan Firman Soebagyo usai ditundanya Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri yang rencananya akan membahas mekanisme Dana Kelurahan dan evaluasi Dana Desa, di ruang rapat kerja Komisi II, Gedung Nausantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
 
“Mereka juga harus memajukan daerahnya dan tugas-tugas administrasi pemerintahan juga dijalankan,” kata wakil rakyat dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan itu.
 
Legislator Partai Golkar ini mengakui telah terjadi kealpaan ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tidak pernah terpikirkan tentang kelurahan. Padahal tugas dan fungsi kelurahan dan desa itu sama, yakni melaksanakan administratif dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hanya saja kelurahan itu ditunjuk langsung oleh Walikota atau Bupati, tetapi kalau Kepala Desa itu dengan sistem dipilih langsung oleh rakyat.
 
“Dasar hukum Dana Kelurahan ini belum ada, karena tidak ada undang-undang yang mengatur. Oleh karena itu, ketika pemerintah akan mengambil Dana Desa, saya keras menolak. Karena kalau Dana Desa ini dipotong untuk Dana Kelurahan, maka ini bertentangan dengan UU. Dan pemerintah menyampaikan belum mengetahui Dana Kelurahan ini dialokasikan dari mana,” ungkap Firman.
 
Di sisi lain, ia berharap Dana Kelurahan ini segera dikucurkan, kemudian diberikan seperti hak-haknya sama dengan Kepala Desa, karena tugas dan fungsi mereka kan sama.

“Saya setuju adanya Dana Kelurahan, namun jangan menabrak UU dan jangan memangkas Dana Desa. Kalau Dana Desa dipangkas, harus undang-undangnya diubah dulu,” pungkasnya.

EKA SAPTY

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077