16 Juni 2019 | Dilihat: 106 Kali
KEMENHUB TIDAK BISA MELARANG DISKON TRANSPORTASI ONLINE
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal mengatur pelarangan diskon atau promo transportasi online. Sebab, pihak Kemenhub ternyata tak memiliki wewenang untuk mengaturnya.

Sebelumnya, Kemenhub berencana melarang diskon pada transportasi online untuk menghindari praktik predatory pricing atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, pembatalan ini dilakukan sebab pihaknya tak memiliki wewenang dalam mengatur tarif diskon tersebut. Kewenangan tersebut berada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Swmua ini berdasarkan hasil diskusi dengan pihak KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif transportasi online.

"Terkait diskon setelah melakukan komunikasi secara intens selama beberapa hari, terutama dengan lembaga berkompeten, hasilnya Kemenhub tak perlu atur diskon dalam regulasi, karena kami hanya mengatur tranportasinya. Jadi itu bukan ranah Kemenhub, itu ranah (pihak) yang lain," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/06/2019).

Menurutnya, Kemenhub tetap berupaya mengamankan keberlanjutan bisnis transortasi online maupun konvensional dengan sejumlah regulasi. Namun, jika dalam bisnis transportasi online didapati adanya persaingan yang tidak sehat akibat penerapan diskon tarif, maka hal itu menjadi wewenang pihak KPPU.

"Kalau ada potensi persaingan usaha, KPPU yang akan turun," imbuh dia.

Budi sendiri mengaku, tak mengetahui indikator untuk mengukur persaingan yang tidak sehat dalam penerapan diskon tersebut, lagi-lagi perhitungan itu ada di ranah KPPU.

Kendati demikian, bila dianalogikan dengan diskon di sektor ritel, pada umumnya diskon tak diberikan secara terus-menerus, ada momen tertentu seperti pada hari raya agama. Selain itu, pemberian diskon juga ada batasnya tertentu.

"Tapi kan indikator itu kewenangan KPPU. Yang jelas kita ingin amankan industri bisnis transportasi karena banyak masyarakat yang mendedikasikan profesinya disini, sehingga yang ingin kita cegah adalah predatory pricing," pungkasnya.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077