17 Juni 2019 | Dilihat: 97 Kali
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Sesuai amanat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Inspektorat Utama DPR RI telah menetapkan dua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) dan Biro Persidangan II, sebagai Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, Ittama DPR RI terus memberikan pendampingan kepada dua unit kerja tersebut dengan membangun sistem yang diukur melalui 6 area perubahan RB.
 
“Jadi 6 area perubahan itu yang mereka bangun. Dan tentu kita sudah melakukan pendampingan agar bagaimana mereka bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi pertanyaan dan menjawab pertanyaan, sekaligus eviden yang harus dipenuhi oleh Biro KSAP dan Biro Persidangan II DPR RI,” katanya usai membuka acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menuju WBK dan WBBM, di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/6/2019).
 
Totok, biasa Setyanta Nugraha disapa, menambahkan bahwa syarat untuk menjadi zona integritas menurutnya harus ada penilaian dari tim penilai internal. Namun tim penilai internal sendiri merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan oleh Ittama DPR RI. Untuk itulah Ittama DPR RI perlu masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku pengawas integritas DPR RI, terkait parameter dan tolak ukur yang dijadikan acuan dalam memberikan nilai bagi unit kerja yang dijadikan zona integritas.
 
“Yang kedua, kita juga meminta benchmark atau best practices di Kementerian dan Lembaga yang telah melakukan atau yang telah membentuk tim penilai internal, tentang bagaimana mereka mekanisme kerjanya. Dan sudah disampaikan, sehingga kita sudah bisa memberikan gambaran bagaimana untuk melakukan sebagai tim penilai internal,” kata Totok.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh unit kerja yang akan menyandang sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Salah satunya, survey yang mencapai 3,6 dan pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang harus 100 persen. Selain itu, tindaklanjut jika ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pengawasan internal.

“Dari survey yang mensyaratkan harus 3,6, sementara kita mencapai 3,7. Persyaratan itu bisa pembulatan, sehingga memenuhi. Yang mungkin agak sulit terkait temuan hasil pemeriksaan BPK maupun temuan hasil pengawasan internal. Unit kerja ini harus clear, artinya harus 100 persen. Kalau ada temuan, harus sudah ditindaklanjuti 100 persen. Tapi kalau tidak ada, ini lebih bagus lagi karena tidak kena sample,” katanya

Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Desmarwita mengatakan, Zona Integritas tidak hanya berupa dokumen, tetapi harus implementasi daripada pertanggungan tersebut. Sehingga bagaimana setiap area di unit kerja tersebut dapat mengimplementasikan zona integritas, dan manajemen perubahan yang dapat merubah mindset dan culture set di instansi tersebut.
 
“Itu ada pada pengawasannya, kinerjanya, dan kemudian manajemen perubahan. Bagaimana mereka merubah mindset dan culture set, kemudian di pengawasan bagaimana anti korupsinya ditanamkan kepada setiap pegawai. Anti korupsinya itu yang sebetulnya dilihat,” imbuh Desmarwita.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077