13 Desember 2018 | Dilihat: 187 Kali
JADI KETUA UMUM ATAU IKUT CALEG
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) legawa atas keputusan pihaknya yang mengharuskan calon anggota DPD mundur dari partai politik. Dengan demikian, pihaknya bisa berkonsentrasi pada tahapan Pemilu 2019.

Keputusan KPU itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal caleg DPD dari parpol.
"KPU tentu berharap semua bisa menerima putusan yang sudah dibuat KPU," ujar Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Selain itu, Arief juga berharap OSO tidak terus mempersoalkan hal ini dengan mengambil langkah hukum lanjutan. Sehingga, KPU bisa fokus menjalankan berbagai tahapan pemilu yang sudah di susun.
"Supaya kita konsentrasi menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu berikutnya," kata Arief.

Terkait laporan yang disampaikan pihak OSO kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pihak KPU mengaku sudah mendapatkan surat dari lembaga pengawas tersebut. Dalam surat itu, Bawaslu mengingatkan KPU agar segera menindaklanjuti putusan PTUN yang memerintahkan KPU memasukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT).

Namun, menurut Arief, pihaknya sudah menindaklanjutinya, dengan mengirimkan surat pada 8 Desember 2018 agar OSO segera mundur dari pengurus parpol karena jika tidak, KPU tak akan memasukan namanya ke DCT.

"Kalau soal surat itu, sudah saya terima. Intinya, bawaslu menyampaikan bahwa memang ada ketentuan putusan PTUN wajib ditindaklanjuti. KPU kan sudah menindaklanjuti," ujarnya.
 
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang cantik ini sering dikira pemarah saat bicara dengan lawan bicaranya.

Sementara itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat mengenai keputusan KPU dalam menindaklanjuti tiga putusan lembaga pengadilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kepada OSO.

Surat itu berisi pemberitahuan agar OSO mundur dari partai politik yang dipimpinnya jika ingin dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD di Pemilu 2019. Surat tersebut dikirmkan pada 8 Desember 2018.

"Isinya berkaitan tentang pengunduran diri dari pengurus parpol. Kami kirimkan kepada Pak Oesman Sapta, Ketua Umum Partai Hanura," kata Evi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018) kemarin.

Dalam surat itu, kata Evi, KPU memberikan batas waktu bagi OSO melampirkan surat pengunduran diri dari Hanura sampai 21 Desember 2108.

Laporan OSO ke Bawaslu sendiri disampaikan pada Jumat (7/12). Dalam laporannya, OSO berharap Bawaslu mendorong KPU agar segera menindaklanjuti putusan PTUN. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 juncto angka 17 UU Pemilu.

Diketahui, putusan MK mengharuskan OSO undur diri dari parpol jika ingin jadi caleg DPD. Sebaliknya, putusan MA dan PTUN memberi kesempatan OSO jadi caleg DPD sekaligus merangkap kader parpol.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077