22 Desember 2018 | Dilihat: 199 Kali
OESMAN SAPTA ODANG DICORET DARI DAFTAR CALEG DPD PEMILU 2019
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAKARTA | Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pencoretan itu lantaran OSO melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD.
"Otomatis tidak ada perubahan SK, OSO tetap tidak masuk DCT," kata Ilham kepada wartawan, Sabtu (22/12/2018).

Dalam Peraturan KPU itu diatur caleg DPD tak boleh berasal dari partai politik. Sehingga calon harus keluar dari partai politik jika ingin melanjutkan pencalonannya di Pemilu 2019.

Ilham menjelaskan Ketua DPD tersebut bersikukuh tidak mau mundur dari Hanura. Padahal KPU sudah memberi kelonggaran hingga Jumat (21/12/2018) malam pukul 23.59 WIB.
"Sampai tadi malam tidak ada dari pihak OSO yang menyerahkan surat pengunduran diri beliau," ucap Ilham.

Sebelumnya, KPU menyurati OSO untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura jika masih mau melanjutkan sebagai calon DPD, yang dilayangkan pada 8 Desember 2018.

Surat tersebut adalah tindak lanjut dari tiga putusan lembaga pengadilan terkait pencalegan OSO, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
 

Sementara itu, OSO melalui kuasa hukum yang juga Ketua Bidang Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir menyampaikan tak akan menuruti perintah KPU tersebut.
"Karena tidak ada putusan yang meminta dia untuk mundur. (OSO) Harus dimasukkan (ke DCT)," kata Dodi saat dihubungi, Jumat (21/12/2018).

Bahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dari Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang. Kuasa Hukum OSO, Dodi S Abdulkadir mengatakan hingga saat ini KPU tidak mengirim hasil putusan apapun kepada kliennya.

"Kami belum dan tidak pernah mendapatkan surat putusan KPU," kata Dodi yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura, Minggu (22/12/2018).

Dodi mengklaim selama ini KPU tidak pernah membuka komunikasi langsung ke OSO. Ia berpendapat KPU punya kebiasaan menyebar suatu informasi kepada media terlebih dahulu ketimbang kepada pihak terkait.

"Jadi perlu dipertanyakan kalau KPU membuat putusan, kenapa tidak diberikan langsung ke Pak OSO, tapi malah ke media? Ini kan aneh," ujar Dodi.

Ia mencontohkan lewat surat keputusan KPU soal status pencalegan OSO bertanggal 8 Desember 2018 yang disebut sudah dikirim ke pihaknya. Namun Dodi mengklaim surat itu baru mereka terima pada 12 Desember 2018 dan itupun atribusinya bukan kepada OSO selaku caleg DPD, melainkan Ketum Hanura.

Keputusan KPU yang dimaksud itu berisi tindak lanjut tiga putusan lembaga pengadilan terkait pencalegan OSO, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Yang jelas KPU sudah melawan putusan PTUN, artinya KPU sudah menunjukkan kesewenang-wenangan, tentu proses hukum akan kita lakukan," pungkas Dodi.

OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077