15 Januari 2019 | Dilihat: 238 Kali
SOAL OSO, KPU DAN BAWASLU BEDA PUTUSAN
noeh21
 

HiTvBerita.com - JAKARTA | Amar putusan dalam sidang atas gugatan OSO terhadap KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Sekaligus, Bawaslu meminta KPU memasukkan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota perseorangan di gedung Bawaslu, Rabu (9/1/2019).

"Memerintahkan terlapor untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang mencantumkan kembali Daftar Calon Tetap. Serta mencantumkan nama Oesman Sapta sebagai calon tetap perseorangan peserta Pemilu anggota DPD 2019 paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam putusannya.

Dipahak lain, KPU menegaskan tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pengurus parpol tidak boleh maju sebagai caleg DPD. Pandangan ini menjadi dasar KPU menyikapi putusan Bawaslu yang meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD.

"Saya baru menyampaikan semangatnya kita akan berpegang teguh kepada putusan MK terkait dengan hal tersebut. Lah sekarang ini baru disusun redaksional untuk menyatakan sikap itu," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). 

Putusan MK dijelaskan Wahyu mengatur syarat pencalonan anggota DPD tidak boleh berstatus pengurus parpol. Namun, 
Bawaslu memerintahkan KPUmemasukkan OSO dalam daftar calon tetap dan meminta OSO mundur bila terpilih menjadi caleg.


"Ini kan terkait persyaratan, pokok masalah itu kan persyaratan menjadi peserta pemilu, kalau sudah terpilih itu namanya hasil pemilu, kan itu sesuatu hal yang berbeda. Putusan MK itu menyangkut persyaratan untuk menjadi peserta pemilu dalam hal ini calon anggota DPD, kalau nanti setelah selesai itu namanya hasil pemilu. Ya kan?" ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan KPU baru mendapatkan salinan lengkap terkait putusan Bawaslu pada Jumat (11/1/2019). KPU masih menyusun redaksional menyikapi putusan Bawaslu dan akan menyampaikannya pada Rabu (16/1/2019) besok. 

"Putusan lengkap itu kami terima 11 Januari. Berarti tiga hari itu bertepatan pada tanggal 16 Januari 2019 berarti besok adalah batas akhir bagi KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu," imbuhnya. 


Sebelumnya, Bawaslu memerintahkan KPU tidak menetapkan Oesman Sapta sebagai calon terpilih bila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.

Diketahui, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan 'Frasa 'pekerjaan lain' dalam Pasal 182 huruf L UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik'. 

Sementara Pasal 182 UU Pemilu mengatur syarat yang harus dipenuhi perseorangan untuk dapat menjadi peserta pemilu (DPD).


OTHONE

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077