21 Desember 2018 | Dilihat: 156 Kali
PASUKAN DIMINTA MUNDUR DARI PAPUA
noeh21
 

HiTvBerita.com – JAYAPURA | Reaksi keras datang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggapi permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe soal ditariknya pasukan gabungan TNI-Polri di Kabupaten Nduga jelang perayaan Natal dan tahun baru demi kenyamanan masyarakat di daerahnya.

Menurut Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, permintaan tersebut tidak relevan. TNI hadir di Nduga justru untuk mengamankan masyarakat Papua khususnya dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Adapun kelompok tersebut sebelumnya membantai para pekerja PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan jalan trans-Papua di wilayah Yigi, Nduga, Papua.

Sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), lanjut Aidi, harusnya Lukas melaksanakan rapat bersama otoritas terkait dengan Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua, Ketua Pengadilan, dan Kepala Kejaksaan untuk membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis di wilayahnya.

"Bukan membuat statement yang seakan-akan menjadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," ujar Aidi, Jumat (21/12/2018).

Ia mengingatkan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67 menjelaskan bahwa kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah salah satunya memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melaksanakan program strategis nasional.

"Dengan demikian, bila Gubernur LE (Lukas Enembe) bersikap mendukung perjuangan separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis nasional, maka LE telah melanggar undang-undang negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum," pungkasnya.

IQBAL

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077